Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare dan Rekomendasikan Penolakan Lahan PT GSL di Riau

PELALAWAN (DUMAIPOSNEWS.COM) —– Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan langkah tegas dengan mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas lebih kurang 338.536 hektare do Kabupaten Pelalawan. Selain itu, Satgas juga merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas lebih kurang 42 hektare milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pencabutan izin PT RAPP didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Sementara itu, terkait PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL), Satgas PKH menemukan bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) non kebun perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang 42 hektare. Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Demikian disampaikan Juru Bicara Satgas PKH Bariita Simanjuntak dalam pers rilisnya mengatakan, bahwa kedua langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

” Ya, setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya,”terangnya.

Barita juga mengatakan, bahwa temuan pelanggaran yang mendasari pencabutan izin PT RAPP cukup serius. Satgas PKH mencatat sejumlah pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin kurang lebih 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung kurang lebih 211,54 hektare.

” Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera. Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,”ujarnya.

Barita menambahkan,bahwq satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

” Di lokasi lapangan, terpasang plang pengumuman resmi yang menyatakan areal konsesi PT RAPP telah dicabut dan dikuasai kembali oleh negara cq. Kementerian Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Plang tersebut juga memperingatkan larangan memasuki lahan tanpa izin, merusak, membakar, menebang, atau mengambil hasil dengan sanksi sesuai peraturan,” perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemesangan plang pencabutan izin tersebut di areal perusahaan PT RAPP di hadiri Dankorwil Riau Kolonel CKU Edo Edward Trinata Rambe, ,Wakajati Riau Adhi Prabowo SH MH, Kajari Pelalawan Dr Eka Nugraha SH MH, Kapolsek Langgam IPTU Bambang RH, Asisten Ops Kodim 0313/KPR, Danramil 0313- 09/Langgam Kapten Cba Y Zebua, Unit Intel Korem 031/Wira Bima, Babinsa dan babinkamtibmas Langgam dan Sat Intelkam Polres Pelalawan.(naz)