PEKANBARU (DUMAIPOSNEWS) – Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid, kali ini terkait pembelian kasur mewah senilai Rp149 juta oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tengah kondisi defisit anggaran daerah yang mencapai triliunan rupiah.
Aktivis 98 yang juga pegiat pendidikan Riau, Erwin Sitompul, SPd, menyebut pembelian tersebut sebagai bentuk paradoks kepemimpinan.
“Efisiensi untuk siapa sih, Pak Gubernur? Slogan efisiensi anggaran ternyata nggak berlaku untuk semua,” sindir Erwin dalam keterangannya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari LSM Benang Merah, pembelian kasur mewah itu tidak berdiri sendiri. Ada juga pengadaan gorden, vitrase, dan karpet dengan total belanja mencapai Rp434 juta. Menariknya, seluruh belanja itu disebut dipecah menjadi beberapa paket, namun ditandatangani pada hari yang sama dengan rekanan yang sama.
Lebih mengherankan lagi, kata Erwin, pada tahun sebelumnya Biro Umum Setda Riau juga telah membeli jenis barang yang sama.
“Lah, ini gimana ceritanya di tahun yang berdekatan membeli barang yang sama? Apa memang secepat itu kasur, gorden, dan karpet harus diganti?” ujarnya penuh tanya.
Ironi semakin mencuat ketika diingat kembali pernyataan Gubernur Riau tiga bulan sebelum pembelian kasur mewah tersebut. Kala itu Abdul Wahid mengaku hanya tidur tiga jam per hari karena memikirkan solusi defisit anggaran daerah.
“Eh, ternyata kasur mewah tetap masuk list belanja. Ini seperti lelucon politik yang nggak lucu,” sindir Erwin.
Sementara itu, Idris, perwakilan LSM Benang Merah, menilai pembelian kasur mewah di tengah defisit anggaran adalah anomali kebijakan yang patut diusut.
“Wajar nggak, di tengah efisiensi dan defisit anggaran, pemimpin justru tidur di kasur ratusan juta? Ini harus diselidiki, karena ada indikasi pengadaan barang berulang tanpa urgensi yang jelas,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Riau belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan pembelian kasur mewah tersebut, termasuk pengadaan gorden, vitrase, dan karpet yang disebut dilakukan berulang.
Di tengah tekanan defisit anggaran yang membebani berbagai sektor publik, publik kini menunggu jawaban Gubernur Abdul Wahid—apakah efisiensi hanyalah slogan, atau benar-benar menjadi prinsip dalam mengelola keuangan daerah.(rio)
