Pemprov Riau Beri Penghargaan UHC 2025 pada Daerah Berprestasi

PEKANBARU ( DUMAIPOSNEWS.COM ) – Pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pencapaian Universal Health Coverage UHC pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk dorongan untuk menjaga pemerataan layanan kesehatan serta perlindungan bagi masyarakat, berdasarkan capaian kepesertaan dan keaktifan Jaminan Kesehatan per 1 November 2025.

Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah dengan hasil tertinggi, meraih kepesertaan 103,44 persen dan keaktifan 98,44 persen. Posisi berikutnya ditempati Kota Pekanbaru dengan kepesertaan 100,76 persen dan tingkat keaktifan 83,15 persen.

Kabupaten Kampar menyusul dengan kepesertaan 100,44 persen dan keaktifan 84,56 persen. Kabupaten Pelalawan mencatat kepesertaan 99,53 persen serta keaktifan 85,84 persen. Adapun Kabupaten Siak memperoleh kepesertaan 98,87 persen dan tingkat keaktifan 82,25 persen.

Setelah itu, Kabupaten Kuantan Singingi membukukan kepesertaan 98,80 persen dan keaktifan 82,92 persen, sedangkan Kabupaten Bengkalis meraih kepesertaan 98,65 persen dengan keaktifan 84,10 persen.

Kota Dumai juga mencatat capaian baik dengan kepesertaan 98,55 persen dan keaktifan 85,44 persen. Terakhir, Kabupaten Rokan Hilir memperoleh kepesertaan 98,21 persen dan keaktifan 80,37 persen.

Pada momen tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto turut menerima penghargaan atas capaian UHC tingkat provinsi, yang menunjukkan kepesertaan 99,68 persen dan tingkat keaktifan 83,17 persen per 1 November 2025. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.

“Alhamdulillah kita telah memberikan penghargaan kepada kabupaten dan kota. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjaga kualitas layanan kesehatan di Riau,” ujarnya saat memimpin upacara peringatan HKN ke-61 di Kantor Gubernur Riau, Senin 17 November 2025.

SF Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan semua unsur pendukung layanan kesehatan terpenuhi, mulai dari penyediaan anggaran hingga pemenuhan kewajiban mandatory yang telah ditentukan.

Ia juga menyebutkan bahwa masih ada pemerintah daerah yang belum dapat menerima piagam karena menghadapi keterbatasan anggaran. Namun, ia tetap mendorong seluruh pihak bekerja bersama agar target pemerataan layanan kesehatan dapat tercapai di seluruh Riau.